Palembang, Focuskini
Pengamat Sosial Bagindo Togar Butar-Butar menilai penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang belum maksimal.
“Jangankan pemerintah, keluarga mereka sendiri saja tidak peduli dengan mereka (ODGJ),” ujar Bagindo saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (17/01/2023).
Dikatakan Bagindo, hal ini bisa dilihat di jalanan jumlah ODGJ yang semakin bertambah. “Tiap hari ODGJ di jalan, di lampu merah ini sepertinya mereka semakin bertambah,” kata Bagindo.
Menurut Bagindo, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tidak seharusnya dibiarkan berkeliaran di jalanan umum. Karena selain mengganggu pemandangan di jalan, juga mengancam keselamatan orang-orang yang berada di sekitar.
“Kalau mereka berkeliaran di jalan dan mengganggu orang, siapa yang mau bertanggungjawab,” tegas Bagindo.
Untuk itu Bagindo mengungkap, dalam hal ini pemerintah harus responsif. “Pemerintah harusnya responsif dan bertanggungjawab, jika mereka masih saja berkeliaran di jalanan maka ada yang gak nyambung antara pengaduan masyarakat dengan pemerintah,” ungkap Bagindo.
Pemerintah harus responsif dan mengakomodir dengan apa yang menjadi keluhan antara masyarakat. Masyarakat juga harus peduli dengan melaporkan ke kelurahan atau kecamatan ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
“Bahwa ada beberapa orang-orang ODGJ yang berkeliaran yang mengganggu pemandangan kemudian juga bisa mengganggu ketertiban,” tambah Bagindo.
Dikatakan Bagindo, tak hanya pemerintah, harusnya masyarakat juga memberikan laporan secara langsung.
“Sehingga mereka bisa dirawat di rumah, rumah sakit, atau di panti. Itulah bentuk tanggung jawab dan bentuk komunikasi yang baik antara keluarga, masyarakat dengan pemerintah,” jelas Bagindo.
Bagindo menilai, Palembang menjadi ibukota provinsi harus bisa membenahi segala sesuatunya termasuk penanganan ODGJ.
“Ini kan ibu kota provinsi, nanti kalau disoroti provinsi lain kan malu, Palembang ini semakin hari semakin tidak kelihatan kemajuan, malah semakin mundur. Di mana Dinas sosial, apakah keterbatasan anggaran ataukah keterbatasan SDM atau keterbatasan terhadap kebijakan martikulasi. Akibatnya kerja mereka tidak pernah optimal mengantisipasi ODGJ ini agar tidak berkeliaran di tengah jalan,” tutup Bagindo. (Suci)
