Palembang, Focus Kini
Capaian Inflasi Provinsi Sumsel pada Februari 2024 tercatat terendah kedua se-Sumatera, sebesar 0,01% (mtm). Namun, perlu diwaspadai lonjakan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri. Secara rata-rata, inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri pada saat sebelum pandemi sebesar 0,54% (mtm). Hal tersebut dikat akan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P Gozali saat High Level Meeting Tim dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumsel di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (20/03/2024).
Dijelaskannya, berdasarkan berdasarkan trennya, kelompok inflasi administered price dan volatile food menjadi kelompok yang sering menyumbang inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri. Diantaranya Angkutan Udara, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras.
“Dari 8 komoditas pangan yang kami amati, kami mencermati terdapat 7 komoditas yang perlu diwaspadai terus mengalami kenaikan harga,”tegasnya.
Dituturkannya, beras, yang berisiko terus berlanjut naik karena adanya kenaikan permintaan dari provinsi lain, meskipun mengalami kenaikan produksi pada Maret 2024. Kemudian Minyak Goreng, utamanya minyak curah dan Minyakita, dikarenakan menurunnya realisasi distribusi DMO. Daging Ayam dan Telur Ayam, dikarenakan masih tingginya harga pakan dan adanya beberapa daerah yang perlu dilakukan percepatan penyaluran SPHP. Aneka Cabai dan Bawang Merah, dikarenakan penurunan pasokan, seiring dengan cuaca ekstrim dan tingginya permintaan. Kenaikan harga diperkirakan berlanjut seiring dengan mundurnya awal musim kemarau sesuai prediksi BMKG.
Bank Indonesia dikatakannya, bersama dengan TPID se-Sumsel terus dengan konsisten melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K yaitu Ketersediaan pasokan dengan melakukan pantauan dan sidak pasar sampai dengan mendekati Idul Fitri serta melaksanakan quick action apabila diperlukan.
“Keterjangkauan harga dengan mengadakan Pasar Murah yang berfokus pada 7 komoditas pangan yang berisiko mengalami kenaikan. Dan mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered prices,”ujarnya
Kemudian dikatakannya, berkoordinasi dengan Satgas Pangan Daerah melakukan pengawasan terhadap penjualan Minyakita dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dan Memastikan penyesuaian harga angkutan udara, darat, laut agar tidak melebihi batas atas tarif yang telah diatur.
“Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam mendorong digitalisasi daerah adalah Pertama, memaksimalkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengisian Championship TP2DD tahun 2024; Kedua, terus bersinergi dalam mendorong digitalisasi daerah dan program inovasi daerah, serta implementasi KKPD; dan Ketiga, tentunya tetap berkoordinasi dengan perbankan untuk mendorong tersedianya layanan digital dan literasi masyarakat,”harap Ricky.
Sementara itu Ketua TPID Prov. Sumatera Selatan, Dr. Drs. A Fatoni, M.Si mengatakan, perekonomian Sumsel secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,08% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat tersebut ditambahkannya, berjalan seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat inflasi yang terkendali, serta didukung oleh transformasi digital. Sinergi antara TPID Provinsi, Kab/kota dan stakeholder lainnya dapat terus ditingkatkan guna mewaspadai kenaikan inflasi terutama dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia serta seluruh stakeholder terkait atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi dan mendorong ekonomi digital untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sumsel,”pungkasnya. (soim)
