Palembang,Focuskini
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,35 persen. Persentase penduduk miskin melandai dari posisi sebelumnya 9,85 persen menjadi 9,50 persen.
Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto menyampaikan jika penurunan ini didorong oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang sektor pertanian serta akumulasi pendapatan masyarakat saat momen keagamaan.
“Kondisinya di periode Triwulan I lalu, pertumbuhan kita cukup tinggi mencapai 5,34 persen. Pertanian tumbuh bagus dengan hasil panen melimpah dan HPP yang naik, ditambah akumulasi pendapatan serta konsumsi rumah tangga saat Ramadan, Idulfitri, hingga pencairan gaji ke-13 ASN,” ujar Wahyu saat diwawancarai usai rilis, Rabu (5/8/2026).
Wahyu menyebut jika Garis Kemiskinan (GK) di Sumatera Selatan saat ini ditetapkan sebesar Rp622.000 per kapita per bulan.
Jika dihitung dalam skema satu rumah tangga dengan rata-rata anggotanya terdiri atas 4 hingga 5 orang, batas pengeluaran minimum kategori miskin berada di kisaran Rp2,9 juta hingga Rp3 juta per bulan.
Ia mengimbau para pelaku usaha agar patuh memberikan upah sesuai Standar Upah Minimum Provinsi (UMP/UMR) guna memisahkan rumah tangga dari kategori miskin.
Dalam menghitung beban pengeluaran masyarakat miskin, BPS memantau sebanyak 52 komoditas pangan dan 51 komoditas non-pangan. Hasilnya, beras dan rokok kretek menjadi dua komponen utama yang menyerap anggaran terbanyak.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga beras agar daya beli masyarakat berpenghasilan rendah tidak tergerus.
“Makanya harga beras ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai naik tinggi karena sangat mempengaruhi pengeluaran. Kalau harga beras naik, daya beli masyarakat turun,” tegasnya.
Selain beras, BPS juga menyoroti tingginya alokasi belanja rumah tangga miskin pada komoditas rokok. Padahal, rokok merupakan pengeluaran non-kalori yang sebenarnya dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi keluarga.
Masyarakat diimbau mulai menggeser pola konsumsi dengan memprioritaskan bahan pangan berkalori tinggi seperti beras, telur, dan produk bergizi lainnya.
“Rokok itu pengeluarannya besar tetapi tidak ada kalorinya. Harusnya pengeluaran rokok dialihkan untuk membeli bahan pangan berkalori, namun karena sudah menjadi kultur, rokok seolah jadi pengeluaran wajib,” pungkasnya. (Tia)
