OKI,Focuskini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI menggelar rapat Paripurna Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara berturut-turut sejak tahun 2011 (14 tahun WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, Senin (23/06/25).
Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati OKI, Supriyanto.,SH, saat menyampaikan nota pengantar pertanggung jawaban APBD Tahun 2024. Bahwa total pendapatan daerah ditargetkan sebesar 3 triliun rupiah. Namun yang telah terealisasi sekitar 2 triliun rupiah.
“Kita pertahankan capaian WTP ini di tahun-tahun mendatang. Ini adalah hasil kerja keras seluruh SKPD yang senantiasa berkoordinasi dengan DPRD yang terhormat,”ungkap Wabup Supriyanto. SH.
Namun terkait dari hasil apa yang disampaikan dari hasil laporan tersebut. Sepertinya malah mendapat kritikkan dan tanggapan dari beberapa anggota Fraksi – Fraksi yang ada. Terlebih yang menjadi sorotan adalah PAD OKI yang saat ini hanya mencapai 291 miliar rupiah jauh dari target sebesar 907 miliar rupiah atau 32,9.% (Persen).
Salah satu anggota dari Fraksi Gerindra, Feri ia mengatakan tidak puas dengan hasil PAD OKI saat ini yang terbilang masih minim yakni jauh dari target.
“Ini sangat tidak memuaskan. Kami berharap proyeksi PAD kedepannya jauh lebih realistis lagi dan sesuai kemampuan daerah., “harapnya, Feri dari salah satu anggota fraksi Gerindra
Selain membahas PAD OKI dalam Rapat Paripurna juga membahas Raperda RPJMD 2025-2029 dan Raperda RTRW 2025-2045.
Dalam kesempatannya, RA Lutfiatunnada dari Fraksi PKB juga turut menanggapi serta memberikan masukan penting.
Lutfi menekankan perlunya penjabaran visi dan misi yang konkrit, serta menyorot ketimpangan infrastruktur dan pendidikan, mengajak untuk fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
“Fraksi PKB juga berharap RPJMD memberikan perhatian khusus pada peningkatan pendidikan keagamaan,”harapnya
Dari Fraksi PDIP, Reno juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD dan RTRW, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Iman Zikri., selaku dari anggota fraksi Demokrat mengajukan, agar RPJMD dan RTRW mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan penguatan kawasan strategis ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di Kecamatan Jejawi.
Sementara itu Muhammad Salim Kosim.,S.IP selaku Direktur Eksekutif Prisma Sumsel menanggapi bahwa WTP merupakan sebuah prestasi dalam bidang pengelolaan anggaran yang baik oleh pemerintah Kabupaten OKI. Malah hal ini justru menjadi baik dalam tata Kelola anggaran.
“Jika dalam target PAD setiap tahun tidak tercapai target, maka Pemkab OKI harus benar-benar mencari solusi dalam menentukan target PAD secara rasional dan logika dengan terencana secara terstruktur dan berkesimbungan sesuai dengan sumber daya yang mendukung,”ungkapnya. (eman)
