Dugaan Pemalsuan Dokumen Perbankan Bank Sumsel Babel, Bareskrim Hadir Saksi “Ngacir”

Hukrim441 Dilihat

Palembang, Focus Kini

Pemeriksaan Bareskrim hari pertama dugaan pemalsuan Dokumen RUPS Bank Sumsel Babel diwarnai dengan ketidakhadiran saksi alias “ngacir”, saksi yang hadir tersebut seharusnya NA Komisaris Bank Sumsel Babel yang diduga mengetahui pemalsuan akta RUPS LB No 10 tahun 2020. Ketidakhadiran NA juga diikuti ketidak jadikan saksi lainnya yaitu Komut EJ, Komisaris N, mantan Komisaris B dan Direktur Kepatuhan MK.

Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan mengatakan, mereka harusnya memberikan keterangan pada Rabu ini, 24 Januari 2024. Sementara Direktur Utama Achmad Syamsudin sesuai jadwal akan memberikan keterangan pada Kamis tgl 25 Januari 2024 juga tidak akan hadir dengan alasan ada tugas yang harus dilaksanakan.

Dikatakannya, dengan demikian Bareskrim Mabes Polri hanya akan memeriksa staf BSB. Menjadi pertanyaan kenapa mereka para pengurus Bank Sumsel Babel enggan memberikan keterangan dengan alasan tidak di tempat.

Ia juga mempertanyakan bagaimana dengan kinerja Bank Sumsel dengan tidak adanya pimpinan di tempat, apakah boleh Manager dan staff ambil kebijakan penting. Prasangka buruk beredar di jagad maya dan warung – warung kopi bahwa memang benar telah terjadi pemalsuan dokumen RUPS Pangkal Pinang 2020.

“Apakah ketidak hadiran ini disengaja untuk menghambat proses hukum dalam pengungkapan kasus pemalsuan dokumen ataukah ada ketakutan akan di nyatakan terlibat. Kasus ini pertama kali terjadi di dunia perbankan di Indonesia dan sangat menghebohkan dunia perbankan nasional,”ujarnya.

Ketidakhadiran pengurus perusahaan Bank Sumsel Babel dalam waktu bersamaan menurutnya, harus menjadi perhatian serius PJ Gubernur Sumsel apakah mereka masih layak menjadi pengurus Bank Sumsel Babel. PJ Gubernur Sumsel sebaiknya segera memerintah staff dan karyawan Bank Sumsel Babel untuk mempersiapkan dan menjadwalkan RUPS LB untuk pergantian pengurus perusahaan karena pelanggaran berat tidak hadir di kantor serentak.

Dikatakannya, Gubernur Sumsel harus mengevaluasi kedudukan mereka sebagai pengurus BSB, karena desersi bersamaan Kasus pemalsuan akta RUPS LB ini telah di dilakukan penyelidikan oleh tim Bareskrim sejak bulan Oktober 2023 dengan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi -saksi sebanyak 53 orang.

Dijelaskannya, 13 orang diantaranya yang dijadwalkan diperiksa di Mapolda Sumsel karena domisili para saksi. Sementara saksi lain telah di periksa di Bareskrim yaitu notaris, beberapa pejabat dan staf BSB serta pemeriksaan pejabat OJK KR7 yaitu ibu Lina dengan didampingi bagian hukum OJK kantor Pusat.

Dikatakannya, pejabat OJK tersebut menurut infonya memberikan keterangan bahwa akta yang disampaikan BSB melalui surat nomor 253/DIR/III/B/2020, 20 Maret 2020 yang ditujukan kepada Kepala OJK KR7 ditandatangani oleh Direktur Utama BSB Achmad Syamsudin. Ditembuskan ke Direktorat perizinan dan informasi OJK Pusat, Dewan Komisaris BSB, Divisi Audit BSB, Divisi Kepatuhan BSB. Akta yang disampaikan ke OJK itu tidak terdapat nama Mulyadi Mustofa sebagai calon Direktur yang akan diusulkan pada RUPS LB. Pejabat OJK itu juga melampirkan dokumen copy akta yang diduga dipalsukan tersebut.

Publik ditegaskannya, berharap kasus ini segera terungkap dan tidak berlarut larut yang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Bank Sumsel Babel dan kemungkinan akan terjadi RUSH karena nasabah takut Bank Sumsel Babel dilikuidasi.

“Harusnya manajemen Bank Sumsel Babel kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik Bareskrim Polri bukan malah menghindar atau bahkan diduga berupaya untuk menghambat proses penyidikan kasus ini,”tegasnya.

Selain kasus pemalsuan akta RUPSLB yang sedang dalam proses penyelidikan Bareskrim dikatakannya, ada yang tidak kalah hebohnya dan menjadi perbincangan dikalangan pegawai BSB dan di warung kopi yaitu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menyatakan Dewan Komisaris BSB menerima Renumerasi, tunjangan dan fasilitas yang tidak seharusnya sebesar Rp. 8,8 Milyar

Pemberian renumerasi, tunjangan dan fasilitas menurutnya, terkesan kebijakan pemegang saham karena Dekom bukanlah karyawan. Lebih gila lagi pemberian renumerasi Dekom tidak diatur dalam PERDA Bank BSB.
Perjalanan dinas dewan komisaris terkesan tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi bahkan terdapat perjalanan dinas atas undangan pribadi.

Penentuan besaran renumerasi dikatakannya, tidak berdasar hukum merupakan potensi kerugian negara. Pemberian bonus dan reward sebesar 3,6 milyar merupakan potensi nyata kerugian negara. Selanjutnya pemberian fasilitas cuti, uang makan dan tunjangan kesejahteraan sebesar 2,4 milyar tidak berdasarkan pertimbanhan yang memadai. Selain itu terdapat juga pemberian tunjangan insidentil tidak sah sebesar 825 juta.

Ditambahkannya, PJ. Gubernur Sumsel selaku PSP sebaiknya segera mengevaluasi jajaran pengurus BSB dan kalau perlu dilakukan pergantian pengurus Bank Sumsel Babel.

Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Perusahan Bank Sumsel Babel, M Robi Hakim saat dihubungi Focus Kini mengatakan BSB menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Bank Sumsel Babel yang notabene merupakan milik masyarakat Sumsel dan Babel yang terus berkembang dan maju untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat Sumsel dan Babel sangat membutuhkan dukungan dan support dari masyarakat Sumsel dan Babel,”pungkasnya. (yudi)