Palembang,Focuskini
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nonaktif, Iwan Tuaji, dan Alhefy Kurniawan, Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Selatan.
Penolakan eksepsi tersebut tertuang dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan di PN Tipikor Palembang, Senin (9/11/2026).
Dalam amar putusan selanya, majelis hakim diketuai Idil Amin SH MH menyatakan keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima.
“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa Iwan Tuaji dan Alhefy Kurniawan, serta menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir,” tegas majelis hakim saat membacakan amar putusan.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara yang menjerat kedua terdakwa akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Usai membacakan putusan sela, majelis hakim kemudian menanyakan kesiapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan berikutnya.
“Baik, Yang Mulia. Untuk pemeriksaan pokok perkara, kami telah menyiapkan sekitar 15 orang saksi. Namun, pada persidangan Senin pekan depan, terlebih dahulu akan diperiksa sekitar enam orang saksi,” jawab JPU di hadapan majelis hakim.
Dengan demikian, persidangan kedua terdakwa akan berlanjut ke agenda pembuktian melalui pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU.
Dalam dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp872,5 juta dari kontraktor Horizal alias Icon. Uang itu diduga diberikan sebagai imbalan atas janji proyek pekerjaan parit dan pengerasan senilai Rp10 miliar di Kabupaten PALI.
“Berdasarkan surat dakwaan, uang tersebut diduga diterima kedua terdakwa dengan rincian Rp520,5 juta untuk Iwan Tuaji dan Rp352 juta untuk Alhefy Kurniawan.”Jelas JPU
Lanjut JPU, bahwa perkara ini bermula pada 2 Desember 2024. Saat itu, Alhefy menghubungi Horizal dan mengajaknya bertemu di rumah Iwan di Palembang.
Dalam pertemuan tersebut, Alhefy disebut menyampaikan adanya proyek yang bisa dikerjakan. Iwan kemudian diduga menawarkan pekerjaan parit dan pengerasan senilai Rp10 miliar serta meminta Horizal menyiapkan uang Rp1 miliar.
Pada 18 Desember 2024, Horizal kembali menemui Alhefy untuk memastikan tawaran tersebut. Horizal disebut sedang mengajukan pinjaman bank untuk mengikuti proyek di Kabupaten PALI.
Menurut dakwaan, Iwan kembali meyakinkan Horizal bahwa proyek tersebut tersedia dan dapat diberikan kepadanya
JPU menyebut penyerahan uang berlangsung dalam tiga tahap. Pada 20 Desember 2024, Horizal menyerahkan Rp437 juta kepada Alhefy. Dari jumlah tersebut, Rp352 juta diduga menjadi bagian Alhefy, sedangkan Rp85 juta disebut diteruskan kepada Iwan.
Berikutnya, pada 25 Desember 2024, Horizal mentransfer Rp261 juta ke rekening Junaidy, yang disebut sebagai ajudan Iwan. Dana tersebut kemudian diduga diteruskan ke rekening Iwan secara bertahap.
Pada 31 Desember 2024, Horizal kembali mentransfer Rp174,5 juta ke rekening Junaidy. Uang itu juga disebut diteruskan ke rekening Iwan melalui sejumlah transaksi.
Dengan demikian, total uang yang diserahkan Horizal mencapai Rp872,5 juta. JPU menduga uang tersebut diterima untuk kepentingan kedua terdakwa.
Proyek yang Dijanjikan Tak Terwujud
Dalam dakwaan, JPU juga mengungkap bahwa proyek yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Pada 2025, Iwan disebut kembali menjanjikan pekerjaan senilai Rp3 miliar.
Kemudian Sekitar Oktober 2025, Horizal bersama Redi Hartono mendatangi rumah Iwan untuk menanyakan kepastian pekerjaan. Iwan disebut menyampaikan bahwa proyek itu telah diberikan kepada Alhefy, meski pekerjaan yang dimaksud ternyata telah dikerjakan pihak lain.
JPU menilai rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya dugaan permintaan uang dengan iming-iming proyek pemerintah.
Dalam surat dakwaan, JPU menerapkan tiga lapisan pasal terhadap kedua terdakwa, yakni Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, serta Pasal 606 ayat (2), dengan ketentuan terkait dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(Hsyah)
