Palembang,Focuskini
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum tiga terdakwa, yakni Edison, Fika Nur Alawi, dan Cory Erin Hardi, dalam perkara dugaan suap pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Muara Enim.
Putusan sela tersebut dibacakan langsung oleh majelis hakim yang diketuai Sangkot Lumban Tobing SH MH, dalam persidangan di PN Tipikor Palembang, Kamis (12/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perlawanan yang diajukan penasihat hukum para terdakwa tidak dapat diterima. Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga tahap pembuktian pokok perkara.
“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison, Fika, dan Cory tidak diterima serta memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” tegas hakim saat membacakan putusan.
Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Surya Dharma Tanjung SH bersama tim, menyatakan pihaknya siap melanjutkan proses persidangan sesuai dengan dakwaan yang telah disusun.
JPU mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 79 orang saksi untuk kepentingan pembuktian. Namun, dalam persidangan nantinya hanya 25 orang saksi yang akan dihadirkan, ditambah tiga orang ahli.
Selain itu, JPU juga menyiapkan 241 barang bukti, di antaranya berupa barang bukti elektronik dan surat, serta keterangan para terdakwa.
Sementara itu, penasihat hukum Edison, Jonatan Sirait SH dan Sehan Zihantara SH, menegaskan kliennya tidak pernah memerintahkan ataupun mengetahui adanya pemberian janji atau hadiah kepada pihak BPK RI dengan tujuan mengubah penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Kami akan membuktikan bahwa klien kami telah melakukan semua terkait LHP Pemkab Muara Enim sesuai prosedur tanpa adanya niat jahat,” ujar Jonatan.
Pihaknya juga akan membuktikan bahwa setiap pertemuan antara kliennya dengan pihak BPK merupakan pertemuan resmi dan tidak pernah disertai pemberian janji maupun hadiah untuk mengubah hasil pemeriksaan.
“Selain itu, tidak ada satu pun yang menghubungkan klien kami dengan aliran dana, terutama transaksi keuangan terkait uang Rp500 juta yang dipermasalahkan,” tutupnya.
Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara dugaan suap pengondisian opini WTP Kabupaten Muara Enim akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian di persidangan.(Hsyah)
