Palembang,Focuskini
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru meminta Pertamina segera membenahi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis solar, menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Deru, antrean kendaraan tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan di jalan, tetapi juga berdampak pada kegiatan ekonomi di sekitar SPBU.
“Saya sudah memanggil Pertamina sejak seminggu lalu. Saya minta mereka tidak berpikir secara ego sektoral. Kalau memang ada pembatasan subsidi silakan, tapi tolong cari formula lain agar tidak menyusahkan masyarakat,” ujar Deru, Senin (10/11/2025).
Ia mengatakan jika persoalan distribusi solar bersubsidi sudah masuk ranah kepentingan publik dan kemanusiaan.
Selain menghambat arus lalu lintas, antrean panjang juga membuat sejumlah usaha sekitar SPBU tidak dapat beroperasi optimal.
“Satu antrean panjang membuat lalu lintas macet, usaha di sekitar SPBU terhalang, mobilitas warga terganggu, dan biaya transportasi ikut naik. Ujungnya masyarakat yang menanggung,” katanya.
Ia menegaskan Pertamina harus bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk mengatur kembali mekanisme penyaluran solar agar antrean serupa tidak terulang.
“Kasihan masyarakat. Ini bukan semata urusan teknis, tapi sudah menyentuh aspek kemanusiaan. Pertamina sebagai pihak yang berwenang dalam distribusi seharusnya lebih peka,” tegasnya.
Ia menyebut keberadaan SPBU bukanlah hal baru di Sumsel, sehingga seharusnya persoalan antrean panjang semacam ini bisa diantisipasi lebih awal.
“Sejak kita lahir, SPBU sudah ada di Sumsel. Tapi baru sekarang terjadi antrean sepanjang ini, ada apa sebenarnya?,” ucap dia.
Sementara itu Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terus memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar subsidi di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Berbagai langkah antisipatif dilakukan guna menjaga suplai tetap aman dan masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lancar.
Penyaluran Biosolar subsidi selama bulan November 2025 telah dilakukan peningkatan suplai sebesar 130% dari rata-rata penyaluran bulanan sebelumnya, sebagai upaya mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam memastikan pelayanan energi kepada masyarakat tetap terjaga.
“Kami terus memantau kondisi lapangan dan memastikan pasokan Biosolar subsidi tetap aman. Peningkatan suplai sebesar 130% ini dilakukan untuk memastikan SPBU memiliki stok yang cukup untuk melayani masyarakat,” jelas Rusminto.
Selain itu, Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas kesiapan pasokan dan pola distribusi BBM subsidi. Dari hasil pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan bersurat secara resmi kepada BPH Migas guna mengajukan penambahan alokasi Biosolar, sebagai langkah antisipatif untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat di wilayah Sumsel dapat terpenuhi dengan baik selama periode Nataru.
Sementara itu, di lapangan, SPBU penyalur Biosolar subsidi telah mengoptimalkan pengaturan antrean dengan menugaskan petugas pengatur antrean (marshall) serta menyiapkan penanda batas antrean Solar, guna menjaga ketertiban dan menghindari penumpukan kendaraan di sekitar area SPBU.
Rusminto juga menambahkan bahwa Pertamina turut meminta dukungan dari seluruh pihak agar penggunaan Biosolar subsidi tetap sesuai peruntukannya.
“Kami berharap seluruh pihak, baik APH, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersama-sama menjaga agar Biosolar subsidi digunakan tepat sasaran. Dengan demikian, BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tutupnya.(tia/soim)
