Palembang,Focuskini
Realisasi pembangunan kembali Jembatan Muara Lawai di Muara Enim hingga kini belum dapat dipastikan karena dana patungan dari sejumlah perusahaan batu bara baru terkumpul Rp5 miliar atau 25 persen dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp22 miliar.
Kondisi ini membuat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan (Sumsel) selaku pelaksana tidak dapat memulai pengerjaan fisik.
Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan jika sesuai prosedur administrasi negara, proyek jembatan tersebut tidak bisa dijalankan sebelum anggaran tersedia sepenuhnya di awal.
“Itu menjadi urusan merekalah. Uang pembangunan sebenarnya sudah ditentukan oleh asosiasi, si A berapa, si B berapa, si C berapa. Sekarang baru terkumpul 25 persen,” ujar Herman Deru saat diwawancarai, Selasa (10//2/2026).
Ia mengatakan terdapat perbedaan signifikan antara sistem kerja swasta dan pemerintah. Jika swasta bisa memulai pembangunan dengan modal seadanya, BBPJN terikat aturan ketat yang mewajibkan seluruh dana siap sebelum pengerjaan dimulai.
Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Sumsel, Andi Asmara menuturkan jika pengumpulan dana dari para pengusaha tambang masih menemui hambatan.
Ia bahkan meminta dukungan Pemerintah Provinsi untuk membantu proses penagihan agar komitmen perusahaan segera terpenuhi.
“Iya, baru terkumpul Rp5 miliar. Kita mendorong perusahaan untuk secepatnya berkontribusi dan kami serahkan ke Pemprov untuk membantu penagihan dana patungan ke perusahaan-perusahaan,” tuturnya.
Lambannya respon perusahaan dalam melunasi ganti rugi atas ambruknya jembatan yang dipicu beban truk batu bara tersebut kini berdampak pada ketidakpastian akses transportasi masyarakat di wilayah Muara Enim. (Tia)
