Palembang,Focuskini
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Sumarni untuk melanjutkan visi pembangunan daerah yang telah dicanangkan bersama bupati nonaktif.
Instruksi tersebut disampaikan secara resmi oleh Herman Deru usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) penunjukan di Griya Agung pada, Rabu (10/6/2026) guna memastikan program kerja yang tertuang dalam RPJMD tetap terealisasi tanpa hambatan.
“Tadi usah menyerahkan surat untuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, ke Wakil Bupati. Secara konstitusi, Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati ketika Bupatinya berhalangan. Dan secara resmi sudah kita serahkan,” ujar Gubernur Sumsel, Herman Deru, Rabu (10/6/2026).
Deru mengingatkan bahwa Sumarni memikul tanggung jawab besar untuk menjaga ritme kerja di lapangan, agar selaras dengan konsep arah pembangunan yang sudah disusun sejak awal masa jabatan.
“Saya berpesan kepada Ibu Marni untuk melakukan konsolidasi di lapangan dan tetap fokus terhadap visi-visi yang sudah dibuat bersama-sama oleh Pak Edison dan Ibu Marni. Jadi, apa pun itu, mereka adalah satu paket pasangan dalam menentukan arah pembangunan daerah Muara Enim,” terangnya.
Di samping itu, ia memberikan atensi khusus pada sejumlah proyek infrastruktur strategis, baik yang berskala regional maupun nasional.
“Yang kedua, saya pesankan ada proyek-proyek strategis, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek strategis yang ditentukan oleh daerah sendiri, yakni Provinsi dan Kabupaten Muara Enim,” katanya.
Salah satu program fisik yang wajib dikawal penyelesaiannya adalah pembangunan jalan layang perlintasan kereta api demi mendongkrak faktor keselamatan publik.
“Salah satunya pembangunan flyover untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pada lintasan jalan dan kereta api. Fokus kita, proyek ini harus bisa digunakan. Awalnya ditargetkan pada 2027 sudah dapat digunakan, dan saat ini sedang berproses,” tegasnya.
Gubernur tidak memungkiri, bahwa dinamika hukum yang menimpa Edison terjadi secara mendadak. Namun, ia melarang keras hal tersebut dijadikan alasan melambatnya kinerja birokrasi.
“Tiba-tiba kita mendengar sahabat kita, Pak Edison, berhalangan. Maka ini menjadi salah satu tugas pokok Ibu Marni. Di luar kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin pembangunan, dan pemimpin masyarakat, saya instruksikan Ibu Marni untuk langsung kembali ke daerah agar roda pemerintahan tidak sampai mengalami stagnasi,” imbuhnya.
Ia juga meminta publik melihat kasus yang tengah ditangani KPK tersebut secara jernih sebagai wilayah kelalaian personal, bukan kesalahan sistem kelembagaan pemda.
“Sekali lagi, ini adalah persoalan personal, artinya persoalan individu. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai persoalan lembaga. Pertanggungjawabannya juga menjadi pertanggungjawaban personal,” ungkapnya.
Meski demikian, Deru sangat memaklumi jika guncangan politik di tingkat atas ini secara tidak langsung mengusik ketenteraman psikologis warga di daerah.
“Namun dampaknya tentu akan berpengaruh terhadap pemerintahan, pembangunan, dan psikologi masyarakat. Ini yang harus dijaga agar masyarakat tetap merasa tenteram,” lanjutnya.
Guna menjaga stabilitas wilayah transisi ini, Deru mengaku telah membangun komitmen bersama dengan jajaran legislatif serta unsur komando daerah setempat.
“Tadi sudah saya pesankan kepada Ketua DPRD, pimpinan DPRD, seluruh Forkopimda, dan OPD bahwa saat ini tongkat kepemimpinan, sesuai amanat konstitusi, ada di tangan Wakil Bupati yang menjadi Plt Bupati,” jelasnya.
Ia kembali mewanti-wanti agar seluruh program pemenuhan hajat hidup orang banyak tidak boleh ditunda atau mengalami kemunduran performa.
“Kemudian, sebagai pemimpin pembangunan. Tidak ada alasan apa pun pembangunan harus terhenti atau mengalami penundaan. Semua harus tetap berjalan dan disesuaikan dengan visi yang sudah dibuat, terutama yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029,” tambahnya.
Selain mengurusi sektor fisik, Sumarni dibebani tugas krusial untuk mengayomi seluruh lapisan warga dengan mengadopsi prinsip pelayanan prima aparat penegak hukum.
“Kemudian sebagai pemimpin masyarakat. Nah, masyarakat ini harus diayomi. Tadi saya mengutip tagline kepolisian, yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi. Inilah tugas Ibu Marni,” ucapnya.
Selain itu, ia pun melarang keras Plt Bupati terlalu sering bepergian ke luar daerah untuk urusan seremonial yang sejatinya bisa diwakilkan kepada pejabat struktural di bawahnya.
“Saya minta agar lebih banyak berada di lapangan dan tidak terlalu sering meninggalkan daerah. Kalau ada undangan-undangan yang bisa didelegasikan, delegasikan saja. Fokus saja untuk daerah. Itu saja mungkin,” ungkapnya.
Gubernur juga menaruh perhatian pada potensi terjadinya pembelahan faksi atau polarisasi dukungan di internal aparatur sipil negara pasca-perubahan nakhoda pemerintahan ini.
“Nah, ada satu pesan saya di luar itu terkait Ibu Marni. Saya minta agar semuanya dirangkul, sehingga tidak ada lagi kesan ini orang Pak Edison atau ini orang Ibu Marni. Semuanya sekarang adalah orang Muara Enim yang ingin daerahnya cepat maju,” tutupnya. (Tia)
