Palembang, Focus Kini
Berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm), melandai dibandingkan bulan Desember 2023 yang mengalami inflasi sebesar 0,15% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi IHK di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,35% (yoy) lebih tinggi dari bulan sebelumnya, sementara inflasi nasional tercatat melandai menjadi sebesar 2,57% (yoy). Pada tahun 2024, BPS Sumatera Selatan melakukan beberapa perubahan perhitungan inflasi, yakni perubahan tahun dasar perhitungan inflasi menjadi tahun dasar 2022 serta penambahan 2 kota perhitungan IHK yakni Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sehingga total kab/kota yang menjadi sample perhitungan IHK di Sumsel berjumlah 4.
4 komoditas utama penyumbang deflasi pada bulan ini adalah cabai merah, cabai rawit, angkutan udara, dan beras dengan andil masing-masing secara berturut-turut sebesar 0,21% (mtm), 0,07% (mtm), 0,04% (mtm), dan 0,03% (mtm). Melandainya harga aneka cabai disebabkan oleh beberapa daerah sentra produksi memasuki masa panen sehingga pasokan cabai merah dan cabai rawit melimpah. Sementara itu, tarif angkutan udara mengalami normalisasi seiring dengan berakhirnya masa liburan sekolah dan HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selanjutnya, penurunan harga beras disebabkan oleh beberapa wilayah di Sumatera Selatan mulai memasuki masa panen diantaranya Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten OKU Timur sehingga pasokan beras mengalami peningkatan.
Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali di awal tahun 2024 tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel dalam mengendalikan inflasi. Pada Januari 2024, Pemerintah Sumatera Selatan berkomitmen melakukan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) untuk pengendalian inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak (volatile food). Melalui strategi 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari BUMN, BUMD, swasta, perbankan, aparat TNI, dan Polri serta instansi lainnya di 17 Kab/kota se-Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif.
Di sisi ketersediaan pasokan, telah dilakukan penanaman komoditas bawang merah dan panen cabai di Kab. Banyuasin serta panen komoditas padi di Kab. Muara Enim dan Kota Lubuk Linggau, serta Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School. Selanjutnya untuk memastikan keterjangkauan harga dilaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah secara serentak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah 17 Kab/Kota se-Sumatera Selatan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis selama bulan Januari s.d Maret 2024 terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H serta pembukaan Toko KePo (Kebutuhan Pokok) yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Pengendalian inflasi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan memastikan kelancaran distribusi komoditas melalui subsidi angkutan maupun subsidi operasional lainnya, serta komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, himbauan belanja bijak, Gerakan Selamatkan Pangan dengan Stop Boros Pangan kepada masyarakat, dan rapat koordinasi TPID dan instansi terkait yang dilakukan secara rutin. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, optimisme masyarakat pada Januari 2024 tetap terjaga.
Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Keyakinan Konsumen yang lebih besar dari 100, yaitu sebesar 132,50, meskipun tidak setinggi pada Desember 2023 sebesar 141,94. Terjaganya optimisme masyarakat pada Januari 2024 didukung keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang.
Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Januari 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,00%. Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan system pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter yang pro-stability dan mempererat sinergi kebijakn dengan Pemerintah guna memastikan inflasi 2024 berda dalam kisaran 2,5±1%.(soim)
