Palembang,Focuskini
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan (DPMPTSP Sumsel) mencatat realisasi investasi di wilayah setempat pada triwulan I 2026 berhasil menembus angka Rp12,96 triliun.
Capaian makroekonomi pada tiga bulan pertama tersebut ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp10,43 triliun serta pasokan dari sektor Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp2,54 triliun.
“Berdasarkan perbandingan year on year, PMA mengalami penurunan sebesar 34,54 persen,” ujar Kapokja Data dan Informasi DPMPTSP Sumsel, Eko Agusrianto, Kamis (4/6/2026).
Eko melanjutkan bahwa berbanding terbalik dengan modal asing, tren pergerakan arus modal domestik justru mencatatkan performa yang menggembirakan.
“Sementara PMDN meningkat dari Rp9,84 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp10,43 triliun pada tahun 2026 atau naik 5,99 persen,” lanjutnya.
Faktor pemicu lonjakan PMDN ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan aktivitas penanaman modal mereka.
Guna menyokong hal itu, pemerintah tingkat provinsi bersama kabupaten dan kota terus memfasilitasi kendala pelaporan investasi yang dialami dunia usaha di lapangan.
Pertumbuhan positif ini juga disumbang oleh masifnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) baru di segmen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Peningkatan penerbitan NIB ini juga didorong oleh pelayanan perizinan yang semakin baik,” imbuhnya.
DPMPTSP Sumsel bersama instansi terkait gencar melakukan pendampingan langsung ke lapangan demi mengatasi hambatan teknis pelaku usaha, seperti gangguan jaringan internet dan minimnya pemahaman regulasi perizinan.
Pada struktur realisasi PMA, portofolio bisnis industri kertas dan percetakan menjadi primadona utama dengan sumbangsih investasi mencapai Rp1,2 triliun.
Disusul kemudian oleh sektor listrik, gas dan air senilai Rp407 miliar, sektor kehutanan Rp181 mIliar, industri makanan Rp145 mIliar, serta sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi senilai Rp131 mIliar.
Sementara pada peta investasi PMDN, korporasi pertambangan masih memegang kendali dominasi terbesar dengan catatan nilai investasi menyentuh angka Rp2,7 triliun.
Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menyusul di urutan kedua sebesar Rp2,07 triliun, diikuti industri makanan Rp1,62 triliun, industri kimia dan farmasi Rp1,47 triliun, serta pengerjaan sektor konstruksi sebesar Rp894 miliar atau berkontribusi 8,58 persen dari total PMDN.
Memasuki tahun anggaran 2026, Provinsi Sumsel mematok dua target acuan besar, yakni target kinerja RPJMD daerah sebesar Rp44,63 triliun serta target nasional dari BKPM RI senilai Rp73,7 triliun.
Manajemen optimistis mampu menggapai kedua sasaran tersebut melalui skema percepatan perizinan, penguatan sistem laporan, serta koordinasi lintas sektoral.
Bentuk keseriusan tersebut diwujudkan dengan agenda monitoring berkala di mana petugas turun langsung ke lokasi proyek guna meninjau perkembangan fisik investasi berjalan.
“Kami juga melihat apakah terdapat kendala atau hambatan dalam realisasi proyek,” katanya.
Eko menegaskan komitmen institusinya untuk menjamin iklim investasi di daerah tetap kondusif dan bebas dari hambatan birokrasi.
“Jika ada permasalahan, kami akan memfasilitasi penyelesaiannya sesuai kewenangan DPMPTSP. Apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, akan kami koordinasikan dengan BKPM dan Satgas Percepatan Investasi,” ucap dia. (Tia)
