Palembang,Focuskini
Di tengah persoalan klasik kelebihan kapasitas yang membelit lembaga pemasyarakatan, Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 A Khusus Pakjo Palembang,mulai menggenjot langkah konkret membuka akses pendidikan bagi warga binaan yang selama ini terputus dari bangku sekolah.
Upaya ini bukan sekadar program tambahan, melainkan respons atas dua persoalan sekaligus over kapasitas dan rendahnya tingkat pendidikan warga binaan yang selama ini menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan.
Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 A Khusus Pakjo Palembang,
M. Rolan, menegaskan, program pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari agenda prioritas yang didorong pemerintah pusat melalui kebijakan 15 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada awal 2026.
“Program ini bukan hanya soal belajar, tapi tentang memberi kesempatan kedua. Warga binaan yang putus sekolah harus tetap memiliki akses untuk memperbaiki masa depan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, rutan Palembang saat ini dihuni sekitar 1.600 warga binaan angka yang jauh melampaui kapasitas ideal. Kondisi ini membuat ruang gerak, termasuk untuk kegiatan pembinaan, menjadi sangat terbatas. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghentikan langkah.
Sebagai solusi, pihak rutan mengalihfungsikan ruang yang sebelumnya digunakan sebagai gudang menjadi ruang kelas darurat. Langkah ini mencerminkan upaya adaptif di tengah himpitan fasilitas yang minim.
“Tidak ada ruang baru, yang ada kami optimalkan ruang yang tersedia. Gudang kami sulap menjadi ruang belajar,” katanya.
Ia juga menjelaskan, program pendidikan kesetaraan ini akan mencakup Paket A, B, dan C setara jenjang SD, SMP, dan SMA. Sasaran utamanya adalah warga binaan, termasuk anak pidana, yang tidak sempat menuntaskan pendidikan formal.
Saat ini, pihak rutan tengah melakukan pendataan intensif untuk memetakan jumlah dan kebutuhan peserta. Di saat bersamaan, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait juga sedang disiapkan guna menghadirkan tenaga pengajar dan sistem pembelajaran yang layak.
Rutan menargetkan program ini mulai berjalan usai Hari Raya Idul fitri 2026.
Namun, Rolan mengingatkan, keberhasilan program ini tidak bisa ditopang oleh rutan semata. Dukungan lintas sektor, terutama dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan, menjadi kunci agar program tidak berhenti sebagai wacana.
“Ini kerja bersama. Kami butuh dukungan pemerintah daerah agar program ini benar-benar berjalan dan berkelanjutan.Langkah Rutan Kelas I A Palembang ini menjadi cermin bahwa pembinaan tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan, tetapi juga pemberdayaan.
Di balik tembok penjara, akses terhadap pendidikan menjadi harapan baru bahwa masa depan masih bisa diperjuangkan, bahkan dari ruang yang paling sempit sekalipun,” tutupnya. (hasan)
