Jakarta,Focuskini
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) mulai menyiapkan langkah besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat dalam membiayai pembangunan daerah. Di tengah tekanan fiskal akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), Pemkab Muba menggandeng Kementerian PPN/Bappenas RI guna menyusun strategi pembiayaan pembangunan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Hal ini diketahui saat Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi didampingi Kepala Bappeda Dr Mursalin SE MM mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Kondisi Fiskal Kabupaten Musi Banyuasin dan Upaya Penanganan Permasalahan Fiskal Daerah, Khususnya Dampak Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan
Pemenuhan Belanja Prioritas Daerah di Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Sekda Muba Drs Syafaruddin MSi, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas RI yang telah memberikan ruang bagi Pemkab Muba untuk berkonsultasi dan mencari arahan terkait penguatan pembiayaan pembangunan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas, khususnya Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, atas kesempatan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk berdiskusi dan berkonsultasi mengenai masa depan pembangunan daerah,” ujar Syafaruddin.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Muba dalam mencari solusi strategis menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Ia menegaskan, ke depan pembangunan daerah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada APBD maupun transfer pemerintah pusat.
“Saat ini kami perlu menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan yang lebih beragam. Ketergantungan terhadap APBD dan transfer pusat harus mulai dikurangi dengan membuka peluang pembiayaan alternatif yang mampu mendukung percepatan pembangunan daerah,” katanya.
Syafaruddin menjelaskan, Muba memiliki berbagai potensi unggulan yang sangat prospektif untuk menarik investasi. Mulai dari sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, energi, hilirisasi industri, pengembangan kawasan ekonomi, konektivitas jalan tol, hingga pembangunan kawasan vokasi dan penguatan sumber daya manusia.
“Kabupaten Musi Banyuasin memiliki modal besar untuk tumbuh sebagai daerah tujuan investasi. Potensi-potensi tersebut perlu dikemas menjadi proyek yang menarik dan layak dibiayai oleh berbagai mitra pembangunan,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Muba, Dr Mursalin SE MM, menjelaskan bahwa Pemkab Muba tengah mendorong berbagai proyek strategis agar memiliki kesiapan pendanaan melalui skema alternatif di luar APBD.
Menurutnya, sejumlah instrumen pembiayaan yang dapat dioptimalkan antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TSP), penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga investasi sektor swasta.
“Kami berharap Bappenas dapat memberikan pendampingan awal dalam penyusunan project pipeline daerah, membantu mengidentifikasi skema pembiayaan yang paling tepat, serta membuka ruang komunikasi dengan kementerian/lembaga, BUMN, dan calon investor potensial,” ujar Mursalin.
Sementara itu, Koordinator Tim Keuangan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI, Yuanita Habibah, mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mulai menyiapkan strategi pembiayaan pembangunan secara lebih inovatif di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, transformasi pembiayaan pembangunan daerah menjadi kebutuhan penting di tengah semakin terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah daerah dan meningkatnya kebutuhan pembangunan.
“Kami melihat Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat serta sejumlah sektor unggulan yang dapat dikembangkan menjadi proyek-proyek strategis yang menarik bagi investor. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi project pipeline yang matang, terukur, dan memiliki skema pembiayaan yang jelas,” tandasnya.(hafis)
