OKI,Focuskini
Sebagai Mosi tidak percaya terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKI.
Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Kabupaten Ogan Komering Ilir (DPD PGK OKI) menggelar aksi damai didepan kantor DPRD Kabupaten OKI, Sumatra Selatan (Sumsel). Pada, Rabu,(04/06/25) sekira pukul 10.00.Wib
Kegiatan Aksi damai tersebut dipimpin oleh Ketua DPD PGK OKI Rivaldy Setiawan SH selaku koordinator lapangan, serta Ketua LBH PGK OKI Albadrul Maniru SH yang bertindak sebagai koordinator aksi.
Aksi damai tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap DPRD OKI yang dinilai tidak responsif dan tak menjalankan fungsi representasi rakyat dengan baik.
“ Tujuan Kami datang ke sini ingin sekali bertemu wakil rakyat, khususnya pimpinan DPRD OKI. Karena kami telah mengirimkan surat permohonan audiensi sebanyak tiga kali, yakni pada bulan Desember 2024 dan dua kali pada bulan Mei 2025. Namun hingga kini belum ada tanggapan. Maka hari ini kami ingin mempertanyakan, kemana para wakil rakyat?. Karena ketika kami mengkonfirmasi ke kantor DPRD OKI, tidak ada satu pun anggota yang berada di tempat dengan alasan dinas luar,” ujar Rivaldy Setiawan.
Senada dengan itu, Albadrul Maniru menambahkan, bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas ketidak hadiran wakil rakyat di gedung perwakilan mereka.
“Ini aksi damai, tidak ada tuntutan berlebihan. Kami hanya ingin bertatap muka langsung dengan wakil rakyat. Namun sayangnya, untuk kesekian kalinya, mereka kembali mengecewakan. Bahkan saat kami melakukan aksi pun mereka enggan menemui kami. Bagaimana rakyat bisa menyampaikan aspirasinya jika begini caranya?. Kami berharap ini menjadi momen evaluasi bagi DPRD agar tidak terus mengecewakan masyarakat,” tegas Albadrul.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan DPRD OKI, Iqbal selaku Kepala Bagian Program menyampaikan melalui sambungan telepon dari Ketua DPRD OKI, bahwa seluruh anggota dewan sedang menjalankan dinas luar.
Ia juga menginformasikan bahwa DPRD akan mengagendakan audiensi bersama PGK OKI pada 13 Juni 2025 mendatang.
Namun demikian, massa aksi meminta agar janji tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan resmi. Mereka khawatir janji itu kembali diingkari dan menyatakan siap menggelar aksi jilid II jika tidak ada tindak lanjut yang nyata.
“Ini sangat miris. Semua 45 wakil rakyat tidak berada di kantor. Kami hanya bisa berbicara lewat telepon, padahal ini rumah rakyat. Kami mempertanyakan, apakah benar semua sedang dinas luar?. Karena kami merasa ada kejanggalan. Jika keluhan kami tidak ditanggapi dan pertanyaan kami tidak dijawab, kami pastikan akan turun aksi kembali,” tutup Rivaldy.(eman)
