OKI, Focus Kini
Rumor isu rotasi jabatan yang akan dilakukan oleh Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) HM. Dja’far Shodiq yang diduga tak mendapat dukungan dari instansi pemerintah kab.OKl kian santer terdengar. Hal ini menjadi spekulasi di kalangan publik saat ini, dari cuti yang dilakukan, Maulidini , Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang berkompeten dalam bidangnya, serta isu Ir. Asmar Wijaya, sekertaris daerah (Sekda) OKI yang diduga terkesan menghindar untuk menandatangani keputusan rotasi yang diambil Bupati Shodiq.
Akibat cutinya Kepala BKPP OKI, Bupati OKI, HM Djakfar Shodik, bingung mau mengambil tindakan untuk melaksanakan mutasi dimasa kepemimpinannya. “Saya akan lihat dulu kondisinya, kalau bertentangan dengan aturan, maka tidak akan saya lakukan mutasi.” kata Bupati OKI, HM Djakfar Shodik.
Diakui Shodik, dirinya sebenarnya sangat ingin sekali melalui mutasi saat kepemimpinannya. “Kita lihat saja nanti.” ungkapnya.
Terkait cutinya Kepala BKPP OKI, Shodik mengakui belum menandatangani surat cutinya. “Saya tidak tahu kalau yang bersangkutan cuti, saya belum tandatangan.” akunya seraya mengatakan dirinya menyayangkan cuti tersebut tidak ditandatanganinya.
Sementara itu di hubungi melalui pesan singkat WhatsApp, sekda oki belum menanggapi terkait isu tersebut.
Sebelumnya, beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat terhadap isu rotasi jabatan tersebut mendapatkan beragam banyak tanggapan.
Gerakan Tuntutan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan (GRTSS) akan melaksanakan aksi damai di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI pada Kamis (11/1/2024) mendatang.
Rinaldi Davinci selaku Koordinator GRTSS menduga adanya instrumen kekuatan politik yang akan dibangun oleh Bupati OKI diakhir masa jabatannya.
“Namun jika ini tetap dilakukan untuk reshuffle kabinet secara besar-besaran, ini akan berdampak serta menimbulkan gejolak kegaduhan terhadap Pemerintah Kabupaten OKI,” tegas dia, Senin (8/1/2024).
Disisi lain, LSM Transparansi Akuntabilitas dan Publik (TRAP), Supeno, menanggapi rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah di kalangan sistem birokrasi. Justru pihaknya meminta kepada masyarakat dan instansi pemerintahan untuk tegak lurus pada aturan.
Dirinya juga berharap, agar membuat pasukan tandingan dengan tema ‘Selamatkan OKI’.
“Keluarkan pasukan tandingan untuk selamatkan OKI. Kita tegak lurus, kawan-kawan harus realistis dalam menyikapi dinamika OKI dan tegak lurus biar bisa dewasa,” tandasnya. (Hendra)
