Palembang,Focuskini
Pada Mei 2026, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan inflasi sebesar 0,61% (mtm), berbalik dari pada kondisi bulan sebelumnya deflasi sebesar 0,04% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat mendekati batas tengah yaitu sebesar 2,61% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya 1,63% (yoy) dan berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,08% (yoy) dari sebelumnya 2,42% (yoy). Capaian ini mencerminkan terjaganya stabilitas harga serta efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah, sehingga memberikan keseimbangan antara kesejahteraan produsen sembari tetap menjaga daya beli masyarakat.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas utama, antara lain cabai merah (0,18%), bawang merah (0,10%), tomat (0,06%), cabai rawit (0,04%), dan ketimun (0,04%). Kenaikan harga komoditas hortikultura tersebut utamanya disebabkan oleh meningkatnya permintaan menjelang HBKN Iduladha. Kondisi tersebut terjadi ditengah pasokan yang relatif terbatas akibat gangguan produksi dari faktor cuaca serta terganggunya kelancaran distribusi selama periode cuti bersama dan libur nasional Mei 2026.
Ke depan, tekanan inflasi pada Juni 2026 diprakirakan akan cenderung melandai, antara lain dipengaruhi oleh stabilisasi harga sejumlah komoditas hortikultura setelah mengalami lonjakan sebelumnya, serta pasokan pangan yang relatif memadai menjelang pertengahan bulan. Meskipun demikian, peningkatan mobilitas masyarakat pada periode libur sekolah, ditambah dengan pencairan gaji ke-13 ASN yang berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga serta peningkatan tarif angkutan udara yang masih berlangsung dapat berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi,
Dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir Mei 2026, telah dilaksanakan lebih dari 342 kegiatan operasi pasar murah/GPM/SPHP di berbagai wilayah Sumatera Selatan, serta puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan. Hingga Mei 2026, BI Sumsel telah memberikan fasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai kurang lebih 47,92 ton guna memastikan ketersediaan komoditas pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, Kerjasama Antar Daerah (KAD) terus dioptimalkan guna memperkuat pasokan komoditas strategis, termasuk bawang merah. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti Rapat Koordinasi TPIP–TPID secara rutin dan berbagai komunikasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi seperti iklan layanan masyarakat bijak belanja dan publikasi jadwal OPM di berbagai kanal media. Sinergi dan koordinasi dengan TPID antar wilayah juga terus dilakukan, antara lain TPID Sumsel menerima kunjungan TPID Maluku dalam rangka studi tiru untuk mempelajari inovasi pengendalian inflasi berdasarkan karakteristik masing-masing daerah
Di sisi lain, penguatan ketahanan pangan daerah juga didorong melalui berbagai program inovatif seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang pada tahun ini diperluas melalui kolaborasi dengan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini juga sejalan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).(soim)
