Pagaralam,Focuskini
Wujud nyata sinergitas antarinstansi penegak hukum dalam memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,Kejari dan Polres Kota Pagar Alam melakukan pemusnahan barang bukti perkara kejahatan yang sudah berkekuatan hukum atau inkrah
Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 63 perkara, terdiri dari 49 perkara narkotika, 11 perkara OHARDA (Orang dan Harta Benda), serta 3 perkara KAMNEGTIBUM (Keamanan Negara dan Ketertiban Umum).
Untuk perkara narkotika, barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 322,02 gram, ganja seberat 4.239,64 gram, 17 butir ekstasi, serta sejumlah barang pendukung lainnya.
Selain itu, turut dimusnahkan barang bukti dari perkara OHARDA dan KAMNEGTIBUM berupa senjata tajam, pakaian, telepon genggam, surat-menyurat, serta berbagai barang lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum sekaligus bentuk komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Pemusnahan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah bukti bahwa penegakan hukum di Pagar Alam berjalan tuntas, transparan, dan tidak ada barang bukti yang disalahgunakan,” tegas AKBP Adam.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergitas antara Polri dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana, khususnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Dr. Ira Febrina menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan terhadap barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan penegakan hukum semakin transparan, profesional, dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”imbuhnya.
Ia menegaskan, Dengan dimusnahkannya puluhan barang bukti tersebut, Polres dan Kejari Pagar Alam berharap Kota Pagar Alam semakin aman, bersih dari narkoba, dan masyarakat semakin percaya terhadap penegakan hukum.(delta)








