Nusa Dua, Focuskini
Berakhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022, menghasilkan 52 poin “Deklarasi Pemimpin G20”, yang telah disepakati bersama oleh seluruh peserta KTT. Dari 8 poin yang berkaitan dengan isu pemberdayaan perempuan dan kesertaan gender, salah satunya merupakan rekomendasi dari aliansi G20 EMPOWER, yaitu terkait isu pemberdayaan perempuan dan keseteraan gender. Hasil deklarasi KTT G20 Bali pun menyatakan bahwa ke depannya G20 akan terus memberikan dukungan penyelenggaraan pada isu pemberdayaan perempuan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Bintang Puspayoga menyatakan bahwa, “Secara khusus kami memandang deklarasi G20 mengalami kemajuan penting karena untuk pertama kalinya negara G20 menyepakati dan memberikan komitmen pada pemberdayaan perempuan di dalam pernyataan utuh tersendiri, yang tertuang dalam butir komitmen ke-46 pada Deklarasi Pemimpin G20 di Bali.”
Butir ke-46 tersebut mencatatkan bahwa: Oleh karena perempuan dan anak-anak perempuan menerima dampak Covid-19 dan berbagai krisis lainnya begitu dalam, maka kami (pemerintah negara anggota G20) menegaskan komitmen kami untuk menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai inti dari upaya melaksanakan pemulihan yang infklusif dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah negara anggota G20 berkomitmen mengimplementasi the G20 Roadmap Towards and Beyond the Brisbane Goal untuk mendorong inklusi keuangan dan akses pada teknologi digital, demikian pula menjawab ketimpangan distribusi industri kerja dalam negeri dan pemeliharaannya, baik yang berbayar ataupun tidak, terutama mengakhiri jurang ketimpangan sistem pengupahan/pembayaran berbasis gender.
Pemerintah negara anggota G20 berkomitmen untuk mengeliminasi kekerasan berbasis gender, meningkatkan layanan pendidikan, pengasuhan, kesehatan dan sosial, serta mengatasi stereotype gender.
Pemerintah negara anggota G20 akan melanjutkan upaya mendorong akses yang setara bagi perempuan dan anak-anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Termasuk dalam hal ini partisipasi dalam Pendidikan STEM, kewirausahaan perempuan dalam UMKM dan untuk dapat mengakses posisi kepemimpinan.
Pemerintah negara anggota G20 mendorong peningkatan kualitas hidup perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas. Pemerintah negara G20 menyambut baik kerangka kerja yang telah disusun oleh Aliansi EMPOWER dan keterlibatan konstruktif dalam forum G20.
Pemerintah negara anggota G20 menyambut dan mendukung bagi penyelenggaraan konferensi tingkat menteri tentang pemberdayaan perempuan dalam forum G20 di tahun depan dan masa mendatang.
Lebih jauh, Bintang menegaskan bahwa, dengan ditetapkannya komitmen kepala negara tekait pemberdayaan di dalam butir tersendiri, menunjukkan G20 memberikan perhatian pada nasib perempuan. Selain itu, negara-negara anggota G20 juga serius menempatkan perempuan dan anak sebagai inti dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Bintang, mereka juga berkomitmen untuk membangun arsitektur perekonomian global yang bertitik tolak dari kesetaraan dan penghapusan ketimpangan baik dalam distribusi kerja domestik dan pengasuhan maupun ketimpangan.
Chair G20 EMPOWER, Yessie D Yosetya, mengatakan, “Sebagai aliansi atau working group dari G20 yang berkaitan dengan pemberdayaan dan representasi kemajuan ekonomi perempuan, G20 EMPOWER telah berjuang untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta. Di hadapan para Menteri Pemberdayaan Perempuan dari seluruh negara anggota G20, kami telah menunjukkan komitmen berkelanjutan dari G20 EMPOWER dalam membawa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sebagai bagian dari working group G20 Presidensi Indonesia.”
Menurut Yessie, kerja maraton tak kenal lelah dari aliansi G20 EMPOWER sepanjang 2022 telah membuahkan hasil yang baik. Peletakkan isu pemberdayaan perempuan hingga kesetaraan gender dinyatakan menjadi salah satu prioritas pada KTT G20 Presidensi Indonesia.
Sementara itu, Co-Chair G20 EMPOWER, Rina Prihatiningsih, mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi keputusan KTT G20 Presidensi Indonesia mendeklarasikan tujuh poin lainnya yang berkaitan dengan terwujudnya akses, partisipasi, mendapatkan manfaat dan kontrol yang inklusif, adil, setara dan berkelanjutan sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Berarti terdapat total 8 dari 52 butir atau 15% isi deklarasi yang membahas mengenai isu ini. Artinya ada kenaikan signifikan dari Presidensi G20 di Italia sebelumnya yang hanya mencapai 8%. Tentunya ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi lintas sektor kementerian, engagement group Women of 20 (W20), lembaga swasta, organisasi perempuan, dan semua yang tergabung dalam forum EMPOWER, yang turut memastikan tercapainya deklarasi ini.”
Tujuh poin lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender tersebut adalah: Poin 6, menerapkan pendekatan One Health, mengintensifkan penelitian mengenai ilmu dan teknologi pangan, serta meningkatkan kapasitas seluruh elemen yang berkepentingan di sepanjang rantai pasokan pangan, khususnya perempuan, pemuda, petani kecil, petani marjinal, serta nelayan.
Total tidak kurang dari 150 peserta yang hadir secara langsung pada Sherpa Meeting ke-4 G20 Presidensi Indonesia. Mereka adalah kepala Sherpa dari negara-negara anggota G20 yaitu, Argentina, Australia, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikan, Uni Eropa, Meksiko, Arab Saudi, Kanada, China, dan Brazil. Pertemuan terbatas ini turut dihadiri oleh perwakilan dari semua working groups G20, termasuk di dalamnya aliansi G20 EMPOWER sebagai bagian dari Sherpa.
G20 EMPOWER adalah Aliansi di dalam G20 untuk Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan bertujuan untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta. G20 EMPOWER memiliki visi inklusif dan berorientasi aksi dengan model kemitraannya yang unik. G20 EMPOWER adalah satu-satunya entitas G20 yang menyatukan lebih dari 60 pemimpin bisnis dan perwakilan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, kesetaraan gender.(soim)
