Oknum Guru di Palembang Dilaporkan ke Polisi Usai Tuduh Siswa Gunakan NarkobaHukrim|Kamis, 9 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Salah satu orang tua siswa di Palembang melaporkan oknum guru ke
Kasus Dugaan Fitnah Siswa SMKN 7 Palembang Ditindaklanjuti Dinas Pendidikan SumselHukrim|Kamis, 9 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Palembang menyatakan kasus dugaan
Asep Edarkan Sabu dan Ekstasi,Dituntut 8 Tahun 6 bulan PenjaraHukrim|Kamis, 9 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palembang menuntut terdakwa M. Asep
Hakim PN Palembang Larang Wartawan Foto Sidang Narkoba, Langgar Kebebasan PersHukrim|Rabu, 8 Oktober 2025Rabu, 8 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Sidang kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Nur Anisa kembali digelar di
Kasus Korupsi DPMD Muba, Dua Terdakwa Dituntut 4 dan 3 Tahun PenjaraHukrim|Rabu, 8 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin menuntut dua
Kejati Sumsel Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jaksa Gadungan, Salah Satunya PNS Way KananHukrim|Selasa, 7 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus
Kejari OKI Gagalkan Aksi Penyamaran Jaksa, Bupati Apresiasi Langkah TegasHukrim|Selasa, 7 Oktober 2025oleh soimahOKI,Focuskini Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi memberikan apresiasi tinggi kepada
Kasus Korupsi Peta Desa Lahat, Camat Tanjung Sakti Akui Terima Uang Rp 5 Juta Hukrim|Senin, 6 Oktober 2025oleh soimahPalembang, Focuskini Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan fiktif pembuatan
Warga Desa Sungai Jeruju Tewas DitembakHukrim|Senin, 6 Oktober 2025oleh soimahOKI,Focuskini Warga Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)
Empat Pejabat Dispora OKI Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraHukrim|Senin, 6 Oktober 2025oleh soimahPalembang,Focuskini Empat terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada