Palembang,Focuskini
Dinas Pendidikan Kota Palembang memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh satuan pendidikan berjalan dengan pengawasan ketat dan terukur. Fokus utama diarahkan pada kualitas makanan, standar kebersihan, serta kelayakan fisik distribusi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Affan Prapanca, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan bagian dari ikhtiar kolektif membangun generasi sehat dan produktif. Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa ditumpukan hanya pada Disdik, tetapi melibatkan berbagai institusi secara simultan.
“MBG adalah kerja bersama. Tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga satuan dan institusi lain yang terlibat secara paralel dalam pengawasan dan pelaksanaannya. Untuk Disdik, kami pastikan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan benar-benar menjalankan program ini dengan standar terbaik, terutama pada pengawasan kualitas fisik dan makanan. Jangan sampai ada hal yang merugikan anak-anak,” ujarnya.
Menurut data Disdik, hingga Februari 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 82 persen dari total 1.300 satuan pendidikan di Palembang, baik negeri maupun swasta. Program ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, hingga SMP.
Namun, sekitar 18 persen sekolah lainnya masih belum terlayani. Hambatan utama terletak pada keterbatasan KPPG (Kantor Pelayanan Penyedia Gizi) yang menjadi simpul distribusi dan pengolahan makanan. Disdik berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat segera mempercepat pemenuhan fasilitas tersebut agar cakupan MBG merata di seluruh sekolah.
“Kami berharap dari BGN segera menuntaskan proses pemenuhan. Saat ini sebagian sudah difungsikan, dan dapur-dapur yang akan melayani sekolah masih dalam tahap kajian dan persiapan,” jelasnya.
Di sisi lain, terdapat sejumlah sekolah, khususnya swasta, yang memilih tidak mengikuti program MBG. Keputusan tersebut diambil karena pihak sekolah merasa mampu menyediakan program makan bergizi secara mandiri bagi para siswanya.
Meski demikian, Disdik menilai perbedaan mekanisme bukan menjadi persoalan selama tujuan utamanya tetap sama memastikan asupan gizi anak terpenuhi dengan baik. Pemerintah Kota Palembang menegaskan, standar keamanan dan kualitas pangan tetap menjadi prioritas, baik melalui skema MBG pemerintah maupun inisiatif mandiri sekolah.
Dengan pengawasan berlapis dan koordinasi lintas lembaga, Pemkot optimistis program MBG dapat berjalan optimal serta menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di Kota Palembang,” pungkasnya. (hasan)
