Palembang,Focuskini
Sinyal keras ditegaskan Pemerintah Kota Palembang. Empat aparatur sipil negara berstatus PPPK resmi diberhentikan setelah terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan ini bukan sekadar penegakan aturan, tetapi peringatan terbuka bagi hampir 12 ribu ASN lainnya disiplin dan integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang menegaskan, sanksi tegas diambil sebagai bentuk komitmen menjaga marwah birokrasi. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, pelanggaran sekecil apa pun dinilai berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Palembang, Dr. Ahmad Zulinto,S.Pd,M.M., menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat dan tidak bisa ditawar. Menurut dia, penegakan disiplin harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan presedent (contoh)buruk di lingkungan pemerintahan.
“Ini bukan sekadar soal empat orang yang diberhentikan, tetapi tentang pesan besar bahwa sistem tidak boleh dikompromikan oleh pelanggaran individu,” ujarnya.
Ia menilai, ketegasan pemerintah daerah menjadi momentum penting untuk memperbaiki kultur kerja ASN yang selama ini kerap dihadapkan pada persoalan kedisiplinan dan etika profesi. Tanpa penegakan aturan yang jelas, kata dia, reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna.
Zulinto menambahkan, ASN sebagai pelayan publik memegang tanggung jawab moral yang besar. Karena itu, setiap bentuk pelanggaran harus direspons secara tegas agar tidak menular dan merusak sistem secara luas.
“Jangan sampai pelanggaran dianggap hal biasa. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sistemik dan merugikan masyarakat,” katanya.
Ia berharap, kasus ini menjadi titik balik bagi seluruh ASN di Palembang untuk memperkuat komitmen terhadap profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam bekerja. Evaluasi internal di setiap instansi dinilai perlu dilakukan agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Ini harus menjadi cermin bersama. ASN dituntut tidak hanya bekerja, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Integritas adalah fondasi utama pelayanan.
” Pemecatan empat PPPK itu kini menjadi penanda bahwa ruang kompromi terhadap pelanggaran kian menyempit. Di tengah sorotan publik, Pemerintah Kota Palembang dihadapkan pada satu pilihan menjaga ketegasan atau kehilangan kepercayaan,” pungkasnya (Has)
