Palembang,Focuskini
Sadar atau tidak, sebagian besar hidup kita dijalankan oleh kebiasaan. Kebiasaan yang diwariskan, dipelihara, lalu perlahan memperoleh tempat terhormat bernama kebudayaan. Kita mengikutinya karena begitulah cara orang-orang sebelum kita menjalani kehidupan. Sampai pada suatu hari, kita lupa bertanya: apakah kebiasaan itu masih relevan dengan zaman?
Kebudayaan memang luar biasa. Ia mampu menjaga keteraturan, bahkan ketika keteraturan itu sudah kehilangan akal sehatnya. Orang-orang yang menyadari ketertinggalan tersebut harus mengeluarkan energi luar biasa untuk mengajak masyarakat berubah. Sebab, dalam masyarakat yang sangat menghormati kebiasaan, sesuatu yang sudah berlangsung lama sering kali dianggap lebih benar daripada sesuatu yang masuk akal.
Apalagi ketika kebudayaan itu telah mengkristal menjadi aturan formal. Lengkap dengan pasal, ayat, stempel, dan tanda tangan pejabat berwenang. Pada tahap ini, mempertanyakan relevansinya bisa dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban. Apalagi sampai menggugatnya.
Saya pernah merasakan sendiri betapa sakralnya kebudayaan kita.
Bertahun-tahun lalu, saya pernah bermimpi menjadi akademisi. Saya mengikuti seleksi dengan keyakinan sederhana bahwa ujian merupakan cara untuk mengukur kemampuan. Hasilnya cukup membanggakan. Nilai saya tertinggi dalam seleksi tersebut, bahkan menempati peringkat kedua secara nasional untuk formasi yang sama.
Rupanya, saya terlalu naif.
Ada peserta lain yang telah mengabdi lebih lama di institusi tersebut. Usianya juga sudah sampai batas akhir kesempatan untuk menjadi aparatur negara. Dalam kebudayaan kita, dua hal itu memiliki bobot yang luar biasa: senioritas dan masa pengabdian.
Saya pun gagal menjadi akademisi. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa angka tertinggi dalam ujian belum tentu memiliki kedudukan tertinggi dalam pertimbangan sosial.
Barangkali saya memang kurang memahami kurikulum tersembunyi bangsa ini. Bahwa selain belajar, bekerja keras, dan membuktikan kemampuan, seseorang juga perlu memahami kapan gilirannya dianggap pantas.
Ironisnya, pelajaran itu saya peroleh justru dari lingkungan akademik. Tempat yang semestinya paling akrab dengan rasionalitas, objektivitas, dan keberanian mempertanyakan sesuatu.
Sejak itu, saya semakin memahami bahwa kebudayaan memiliki kekuatan yang kadang jauh melampaui ukuran-ukuran objektif.
Maka, ketika belakangan ini kita menyaksikan polemik yang berujung pada mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden, saya merasa tidak ada sesuatu yang terlalu mengejutkan.
Kita memang bangsa yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan.
Seorang anak muda bisa saja memperoleh kepercayaan politik dari puluhan juta pemilih. Ia bisa saja menempuh pendidikan melalui jalur yang berbeda dari kebiasaan mayoritas masyarakat. Bahkan, seseorang bisa mencapai jenjang pendidikan tinggi melalui sistem pathway yang mengenal mekanisme akademik berbeda.
Namun, negara kita memiliki cara tersendiri untuk memahami pendidikan.
Ada jenjang yang harus dibuktikan, ada dokumen yang harus tersedia, dan ada penyetaraan yang harus diakui. Sebab, dalam sistem hukum kita, pendidikan memiliki persyaratan administratif yang sangat spesifik.
Di sinilah kebudayaan menunjukkan bentuknya yang paling perkasa. Kebiasaan mengenai bagaimana seseorang seharusnya menempuh pendidikan telah memperoleh legitimasi hukum. Ketika dunia pendidikan mengenal berbagai jalur dan sistem pembelajaran, hukum kita masih menuntut pembuktian melalui kategori jenjang yang telah ditentukan.
Tentu, aturan hukum wajib dihormati. Persyaratan jabatan publik harus dipenuhi, dan keabsahan dokumen harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun, peristiwa ini juga layak mengundang pertanyaan yang lebih mendasar: apakah cara kita mendefinisikan kualifikasi selalu mampu mengikuti perkembangan cara manusia memperoleh pendidikan dan kompetensi?
Saya juga tidak sedang menyamakan pengalaman gagal menjadi akademisi dengan persoalan konstitusional seorang wakil presiden. Keduanya memiliki konsekuensi dan kerangka hukum yang berbeda. Namun, ada satu benang merah yang menarik untuk direnungkan: betapa kuatnya ukuran kepantasan yang dibentuk oleh kebiasaan sosial kita.
Dulu saya dianggap belum cukup memiliki masa pengabdian, meskipun hasil ujian menunjukkan kemampuan yang berbeda. Kini kita menyaksikan perdebatan tentang seseorang yang telah menduduki jabatan tinggi negara, tetapi kualifikasi pendidikannya dipersoalkan melalui ketentuan formal.
Barangkali memang begitulah cara kita menjaga keteraturan.
Kita begitu terampil mengajarkan generasi muda untuk berprestasi, berinovasi, berpikir melampaui zamannya, dan berani mengambil kesempatan. Namun, ketika mereka benar-benar menempuh jalan yang berbeda, kita kembali membuka buku lama untuk memastikan apakah jalan itu sudah pernah dilewati orang-orang sebelumnya.
Pada akhirnya, saya semakin yakin bahwa mengubah kebudayaan merupakan pekerjaan yang sangat berat. Terlebih ketika kebudayaan telah menjelma menjadi aturan yang mengikat seluruh warga negara.
Dan saya rasa, kita memang patut berbangga.
Kita adalah bangsa yang begitu menghormati kebudayaan, sampai-sampai masa depan pun terkadang harus meminta izin kepada masa lalu.(**)










