Terjerat Utang hingga Eksploitasi Anak, Lima Kasus TPPO dan Asusila Dibongkar Polda Sumsel

Palembang,Focuskini

Beragam modus digunakan pelaku untuk mengeksploitasi perempuan dan anak di Sumatera Selatan. Mulai dari menjual istri sendiri demi melunasi utang, menjadi mucikari, hingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Sumatera Selatan bersama jajaran polres mengungkap lima kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kejahatan asusila terhadap anak. Pengungkapan tersebut dirilis pada Selasa (10/11/2026).

Dirres PPA-PPO Polda Sumsel, Kombes Pol Andes Purwanti mengatakan, seluruh perkara masih dalam tahap penyidikan. Para tersangka juga telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Perkara masih dalam proses penyidikan dan saat ini terhadap tersangka sudah kami lakukan penahanan,” ujar Andes.

Dia menegaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dari berbagai bentuk tindak kejahatan.

“Rilis ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional,” terangnya.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian yakni tindakan Roni Harya Nugraha (R.H.N). Tersangka ditangkap Subdit 3 Unit 3 Ditres PPA-PPO Polda Sumsel setelah diduga tega memperdagangkan istrinya sendiri, Elysa Ramadhanti, akibat terlilit utang pinjaman.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 22.00 WIB di RD Kost, Jalan Rimba Kemuning, Palembang. Dalam perkara TPPO yang dijerat Pasal 455 KUHP itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa buku nikah, ponsel Vivo Y11D, serta uang tunai Rp250.000.

Masih di lokasi indekos yang sama, polisi juga menangkap Susanto alias Anto (29). Pria yang bekerja sebagai office boy tersebut diduga menjalankan praktik mucikari dengan menawarkan korban Ira Lestari (24) dan Elysa (22) kepada pria lain.

Kasus yang ditangani Subdit 2 Unit 3 Ditres PPA-PPO itu dijerat Pasal 420 KUHP. Polisi menyita ponsel Oppo A18 dan uang Rp350.000 yang diduga merupakan hasil aktivitas tersebut.

Pengungkapan kasus serupa juga dilakukan Satres PPA-PPO Polres Lahat. Dua orang tersangka berinisial NG dan YP ditangkap karena diduga menjadi mucikari dengan menawarkan korban berinisial SH melalui media sosial Facebook.

Keduanya menjalankan praktik tersebut di sebuah indekos di Jalan Tiara, Kelurahan Bandar Agung, pada Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB. Korban ditawarkan dengan tarif Rp300.000, sementara kedua pelaku mengambil keuntungan Rp50.000.

Sementara itu, Satres PPA-PPO Polres OKU mengamankan Rumiyani (53) di rumah kontrakannya di Jalan Lintas Sumatera, Gang Perintis, Rabu (4/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Tersangka diduga mempekerjakan korban Ayu Agustin dengan tarif Rp500.000 dan mengambil keuntungan sebesar Rp150.000. Dalam kasus yang dijerat Pasal 420 KUHP dan Pasal 12 UU TPKS tersebut, polisi turut menyita ponsel Redmi 10C.

Tak hanya perdagangan orang, Polda Sumsel juga mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap tiga anak di bawah umur di Kabupaten Banyuasin. Tersangka berinisial I alias Imam ditangkap Subdit 2 Unit 2 Ditres PPA-PPO Polda Sumsel.

Imam diduga mengeksploitasi tiga anak berinisial MH, RR, dan FH di sebuah pondok sawah di Desa Sungai Kedukan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memberikan imbalan uang Rp60.000 dan merekam perbuatan tersebut menggunakan ponsel Infinix X6728.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 473 ayat (4) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi turut mengamankan ponsel yang diduga digunakan untuk merekam aksi kekerasan seksual tersebut.

Andes menegaskan, kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, khususnya yang menyasar perempuan dan anak.

“Kami juga ingin menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya,” pungkasnya. (*)