Palembang,Focuskini
Walikota Pagar Alam Ludi Oliansya menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Pagar Alam tidak terlena atas kenaikan Indek Pembangunan Statistik (IPS) yang semula 1,20 menjadi 2,35.
Justru, Walikota mengajak agara kenaikan nilai tersebut disyukuri, dan terus ditingkatkan lagi utuk kemajuan pembangunan Pagar Alam.
Hal ini Disampaikannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Terpadu Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan Statistik Sektoral Kota Pagar Alam di Ruang Rapat Besemah I, Kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu (15/04/26).
Diketahui, jika rapat koordinasi ini menjadi langkah awal strategis dalam mempersiapkan basis data ekonomi yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah dalam satu dekade ke depan.Selain membahas persiapan SE2026, rapat ini juga menyoroti pentingnya Statistik Sektoral.
“Tentunya kita harus bersyukur atas peningkatan nilai ini, tetapi nilai ini masih berada di bawah rata-rata nasional, untuk itu mari kita bangun kekompakan untuk terus meningkatkan nilai IPS Kota Pagar Alam sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ajak Wako Ludi.
Ludi Oliansyah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang krusial bagi Kota Pagar Alam. Wako meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga Lurah untuk memberikan dukungan penuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak BPS.
”Data adalah kompas kita dalam membangun. Tanpa data yang akurat dari Sensus Ekonomi 2026, kebijakan yang akan kita ambil bisa saja tidak akan tepat sasaran. Untuk itu, saya minta kepada seluruh jajaran OPD untuk membantu kelancaran petugas survei di lapangan nantinya,”paparnya.
Ludi menekankan bahwa setiap OPD harus mampu mengelola data sektoral masing-masing secara terintegrasi agar terciptanya satu data Pagar Alam yang valid.
”Sinergi antara BPS sebagai pembina data dan Pemerintah Kota sebagai produsen data harus diperkuat. Kita ingin mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis data, agar setiap program kesejahteraan rakyat dapat terukur dengan jelas,”pungkasnya.(soim)
