Palembang,Focuskini
Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menegaskan jika alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, merupakan hak mutlak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta sektor angkutan niaga.
Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul kebijakan Pertamina Patra Niaga yang menaikkan harga jual Pertamax dari Rp 12.600 menjadi Rp 16.250 per liter, demi menyesuaikan harga pasar keekonomian global.
“Jadi sebenarnya masalah BBM naik itu tergantung ICP. Apalagi Pertamax merupakan BBM non-subsidi. Kalau harga internasional minyak naik, tentu akan ada penyesuaian. Yang penting BBM bersubsidi seperti Pertalite tidak naik,” ujar Deru saat ditemui di Griya Agung, Rabu (10/6/2026).
Merespons potensi lonjakan antrean kendaraan di SPBU akibat peralihan konsumsi, Deru mengetuk kesadaran para pemilik kendaraan pribadi yang masuk kategori mapan, untuk tidak mengambil jaminan energi bagi warga miskin.
“Secara formal saya belum menerima suratnya. Tapi sekarang kita mengajak semua pemilik kendaraan, kalau merasa tidak layak menggunakan BBM subsidi, jangan mengisi BBM subsidi. Karena subsidi itu memang hak masyarakat yang berhak, termasuk kendaraan niaga dan kelompok yang membutuhkan,” katanya.
Selain itu, ia juga menuturkan terkait potret perekonomian Sumatra Selatan secara makro masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga sejumlah barang baku.
“Kalau mengacu pada data statistik, pertumbuhan ekonomi kita baik-baik saja, masih tumbuh di atas lima persen. Angka kemiskinan juga menurun,” tuturnya.
Ia menyebut jika penguatan nilai dolar Amerika Serikat, tidak serta merta membawa dampak buruk secara menyeluruh bagi sendi ekonomi kerakyatan di wilayahnya.
Sebab, situasi pelemahan nilai tukar domestik tersebut justru memberikan keuntungan insidental bagi para petani karet lokal yang mencatatkan kenaikan harga jual komoditas pada pasar ekspor.
Kendati iklim usaha berjalan dinamis, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berkomitmen penuh untuk terus menjalankan program intervensi pasar guna memproteksi kemampuan daya beli publik agar tetap aman.
“Kita ingin secara umum kondisi tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat tidak turun dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Alhamdulillah inflasi juga masih terkendali,” tutupnya. (Tia)
